Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas particular, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing selections in handling the current financial problem faced from the UN as afflicted with the pandemic and the need to maximize coordination between oversight companies underneath the UN to enhance accountability and governance.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
In addition, he has participated in quite a few international workshops and programs and it has contributed as being a speaker in Global discussion boards, like the United Nations conferences on SDGs and in the INTOSAI Congress.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we asked Dr. Pranomo several questions about governance and what it means to get a different member of your Board.
"My position over the IDI Board is reasonably new, but it is worthwhile to include the Views of IDI as well as the IDI Board into the eyesight of BPK to determine that, equally as Indonesia is part of the worldwide community, BPK also has a job to Perform in the worldwide network of SAI's. This larger sized outlook opens up possibility in establishing strategic ideas, in promoting ideal practices, by keeping up to date, As well as in remaining prepared to embrace wanted modifications.
Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama 40 menit.
IDI's Board is composed of ten customers from unique supreme audit establishments. Get to understand them far better within our "Meet up with the Board" collection.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan check here RI.
I feel, eventually, I appreciate the various voices that happen to be heard throughout the IDI approach to SAI strengthening and SAI results and I seek to hear these Views as an IDI Board member."
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Together with the election of the BPK Vice Chairman as being the Vice-Chair from the UN IAAC, Indonesia can outstand and contribute on the improvement as well as the facilitation of supervisory cooperation in establishments under the UN. Moreover, Indonesia can even have a role in making certain management compliance with the effects of supervision and recommendations from other oversight bodies.